PD-PKS Serahkan Usulan Pansus Hak Angket Jiwasraya ke Pimpinan DPR

PD-PKS Serahkan Usulan Pansus Hak Angket Jiwasraya ke Pimpinan DPR

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun– Fraksi Partai Demokrat (PD) serta PKS DPR RI menyerahkan saran pembentukan panitia spesial (pansus) hak angket ke pimpinan DPR. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini memperjelas saran pansus hak angket Jiwasraya diserahkan bukan untuk menjatuhkan pemerintah.

Saran pembentukan pansus hak angket itu diberikan pada Wakil Ketua DPR Bagian Politik serta Keamanan, Azis Syamsuddin di ruangannya, gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Dari Fraksi PKS, tidak hanya Jazuli Juwaini ada juga Dimyati Natakusumah serta Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Dari Fraksi Demokrat ada Hinca Panjaitan, Herman Khaeron serta Benny K Harman.

Sekitar 50 anggota dari semasing fraksi membubuhkan tanda-tangan jadi sinyal sepakat ajukan pansus hak angket Jiwasraya. Jazuli menyebutkan saran pansus itu diserahkan supaya masalah Jiwasraya ini dapat dibuka dengan terang-benderang.

“Jadi sebetulnya kami membikin pansus ini bukanlah menjatuhkan pemerintah atau apa. Tapi ingin buka dengan terang-benderang. Selanjutnya penegakan hukum netral. Selanjutnya kita tidak mau ambruk dunia industri semacam,” kata Jazuli dalam pertemuan.

Menurut Fraksi Demokrat, pembentukan pansus hak angket Jiwasraya ini diserahkan agar persoalan Jiwasraya ini dapat dilacak selesai, tidak cuma dari faktor keuangan, dan juga penegakan hukumnya. Fraksi Demokrat mengharap pansus hak angket ini dapat dibuat.

“Ini kesungguhan fraksi kami untuk memahami, lakukan penyidikan agar masalah Jiwasraya terang-benderang. Agar masalah Jiwasraya ini terkoordinasi serta selesai,” sebut Herman Khaeron.

Baca juga : Relawan Tolak Sarung Tangan Saat Potong Rambut Sukiyah yang Dihuni Tikus

Azis sendiri pastikan akan melanjutkan saran pembentukan pansus hak angket Jiwasraya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, saran itu akan dibawa ke rapat Bamus DPR untuk dipastikan agenda pemungutan ketetapan dalam rapat pleno.

“Terima kasih, serta proses siang ini kami terima. Dalam penerimaan ini akan sesuai dengan proses sesuai dengan tatib (peraturan DPR), terutamanya di Klausal 164, dimana hak-hak anggota Dewan yang dapat memakai hak itu di tandatangani lebih dari satu fraksi. Pasti ini bisa menjadi perhatian pimpinan,” kata Azis.

Sudah diketahui, berkaitan penyelesaian masalah Jiwasraya, tiga Komisi di DPR, yakni Komisi III, VI serta XI putuskan untuk membuat panitia kerja (panja). Untuk panja di Komisi VI telah kerja. Sesaat panja di Komisi III baru disahkan. Tinggal Komisi XI yang belum disahkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebenarnya menggerakkan masalah keuangan Jiwasraya dilacak memakai panja. Dasco memandang kerja panja semakin lebih cepat dibanding pansus.

“Ya jika menurut saya kita akan kelamaan buat pansus prosedurnya. Jadi, sebab pemerintah itu telah lakukan beberapa hal yang penting kita tanggapan cepat ya kita akan selekasnya ini. Jika panja kan cepat saja, ini hari dapat selekasnya buat panja-panja di semasing komisi,” kata Dasco di gedung DPR, Rabu (15/1).