PKS Bahagia Mahasiswa Untar Gugat soal Wagub DKI, Ini Alasannya

PKS Bahagia Mahasiswa Untar Gugat soal Wagub DKI, Ini Alasannya

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun– PKS menghargai tuntutan Michael, mahasiswa hukum Kampus Tarumanegara (Untar) ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan proses penentuan Wakil gubernur DKI Jakarta. PKS memperhitungkan untuk ajukan perkembangan proses pilkada lewat koreksi UU PIlkada.

“Kami bahagia serta menghargai tuntutan mahasiswa FH Untar ini jadi jalan keluar periode panjang supaya tidak berlarut-larutnya proses penentuan alternatif Wakil gubernur. Saya anggap ini bukan sekedar berkaitan penentuan Wakil gubernur di DKI saja tetapi untuk semua penentuan alternatif wakil kepala wilayah yang PAW,” kata Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian, pada wartawan, Sabtu (18/1/2020).

Dalam tuntutan itu, Mahasiswa Utar ajukan permintaan pengujian Klausal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Perkembangan Ke-2 Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penentuan Ketentuan Pemerintah Alternatif UU Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Penentuan Gubernur, Bupati serta Wali Kota jadi UU.

Fakta permintaannya, Michael memandang penunjukkan wakil kepala wilayah oleh partai politik atau kombinasi partai politik pengusung memerlukan waktu yang lebih lama dibanding pemilu. Karenanya Michael ingin pengisian bangku kosong Wakil gubernur DKI masih diambil warga melalui pemilu.

Karena menurut dia, warga memiliki peluang yang sama dalam menempati jabatan khusus dalam pemerintahan seperti ditata dalam konstitusi melalui Klausal 28 D ayat 3.

Baca juga : Polisi Segera Tentukan Status Pria Pemerkosa Anak Angkat yang Direkam Istri

Memberi respon hal tersebut, PKS memandang untuk efisiensi budget seharusnya proses pergantian wakil kepala wilayah cukup lewat proses yang dipilih oleh partai pengusung lewat kepala wilayah. Sesudahnya baru dikukuhkan oleh Presiden dengan batasan waktu optimal 30 hari.

Walau dalam prosedurnya, proses penentuan Wakil gubernur PAW di DPRD mempunyai potensi tarik menarik kebutuhan politik.

“Untuk efisiensi budget seharusnya proses pergantian wakil kepala wilayah PAW cukup diserahkan oleh partai pengusung lewat kepala wilayah selanjutnya dikukuhkan oleh Presiden,” katanya.

Karena itu, PKS akan menggerakkan perkembangan proses pilkada lewat koreksi UU Pemilihan kepala daerah. PKS memperhitungkan untuk ajukan perkembangan proses pilkada lewat koreksi UU Pemilihan kepala daerah.