Mengenal Sejarah Papua yang akan Dibuatkan Istana oleh Jokowi

Mengenal Sejarah Papua yang akan Dibuatkan Istana oleh Jokowi

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun– Nama Papua jadi muncul sebab kacau di Manokwari sampai pertemuan Presiden Jokowi dengan tokoh Papua. Seperti apa riwayat Papua itu? Baca di sini.

Papua atau Nugini Barat adalah daerah Indonesia yang terdapat di bagian barat dari Pulau Papua. Daerah ini terdiri ke dua propinsi yaitu Propinsi Papua serta Papua Barat.

Tersebut riwayat Papua yang dirangkum dari beberapa sumber:

1. Bersengketa dengan Belanda

Riwayat berdirinya Papua diawali dari Pertemuan Meja Bulat (KMB) pada 27 Desember 1949. Pertemuan itu membuahkan penyerahan kedaulatan dari Belanda pada Indonesia.

Tetapi, KMB masih tersisa sengkarut buat Indonesia serta Belanda. Kedua-duanya merasakan memiliki hak atas tanah Papua Barat. Belanda ingin Papua sisi barat atau Netherlands New Guinea jadi negara tertentu dibawah naungan Kerajaan Belanda.

Indonesia beda . Indonesia ingin semua daerah sisa jajahan Hindia Belanda diberikan. Perundingan untuk perundingan diadakan tetapi tidak menjumpai titik jumpa. Uni Indonesia-Belanda yang dimandatkan KMB bubar pada Agustus 1954.

Sebab Belanda yang masihlah ingin menjaga Papua sisi barat, permasalahan itu pada akhirnya dibawa ke komunitas PBB pada 1954, 1955, 1957, serta 1960. Dalam Sidang Umum PBB pada September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns ajukan saran supaya Papua Barat ada dibawah perwalian PBB sebelum diselenggarakan referendum. Tetapi, Majelis Umum PBB menampik saran itu.

Presiden Sukarno lalu membuat Komando Mandala untuk merampas Papua pada 2 Januari 1962. Pembentukan itu lewat Ketetapan Presiden Nomer 1 tahun 1962. Mayor Jenderal Soeharto dipilih jadi komandan operasi militer ini.

Belanda juga pada akhirnya ingin berdialog kembali dengan Indonesia. Pada 15 Agustus 1962, disetujui Kesepakatan New York yang mengatakan Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua pada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Kesepakatan New York mewajibkan Indonesia melakukan satu Penetapan Opini Rakyat (Pepera). Rakyat Papua sisi barat ingin memutuskan sendiri apa bersedia jadi sisi dari Indonesia ataukah tidak. Batas waktu penerapan Pepera diputuskan sampai akhir 1969 dengan PBB jadi pengawas.

Pada 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua pada UNTEA. Pada akhirnya pada 31 Desember 1962, dimulailah kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua dibawah pengawasan PBB. Bendera Belanda juga ditukar dengan bendera Merah Putih.

Papua juga diberi seutuhnya pada Indonesia pada 1 Mei 1963. Posisi Irian Barat jadi lebih tentu sesudah diselenggarakan satu referendum act of free choice pada tahun 1969 dengan hasil rakyat Irian Barat pilih untuk masih jadi sisi dari Indonesia.

2. Gubernur Papua Pertama

Pemerintah Indonesia lalu mengusung Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore jadi Gubernur Papua pertama pada tahun 1956-1961. Selanjutnya dibentuklah propinsi Irian Barat semenjak 1969 sampai 1973.

Irian Barat lalu ditukar jadi Irian Jaya oleh Soeharto. Nama itu masih dipakai dengan sah sampai tahun 2002. Propinsi itu lalu ditukar jadi Papua sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Spesial Papua. Lalu pada tahun 2004 Papua dibagi jadi dua propinsi yaitu sisi timur masih menggunakan nama Papua. Sedang sisi barat jadi Propinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat.

3. Riwayat OPM Papua

Masyarakat asli Papua merasakan tidak mempunyai jalinan riwayat dengan Indonesia serta beberapa negara Asia yang lain. Penggabungan Papua ke Indonesia semenjak tahun 1969 adalah buah kesepakatan di antara Belanda dengan Indonesia.

Beberapa warga Papua tidak mengaku kesepakatan itu serta memandang jadi penyerahan dari tangan satu penjajah pada lainnya. Pada tahun 1965, beberapa nasionalis Papua membuat Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini dipandang jadi fasilitas perjuangan untuk wujudkan kemerdekaan dari Indonesia serta membuat negara sendiri.

Baca juga : Remaja Pembunuh Begal yang Hendak Perkosa Pacar Tidak Ditahan

4. Riwayat Freeport Papua

Diambil dari Wikipedia, pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy temukan cadangan Ertsberg atau disebutkan gunung bijih di Papua. Data tentang batuan ini dibawa ke Belanda.

Sesudah demikian lama bertemulah seseorang Jan van Gruisen, Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seseorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi intinya waktu itu menambang belerang dibawah basic laut. Selanjutnya van Gruisen sukses memberikan keyakinan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih dan ambil contoh bebatuan serta menganalisisnya dan lakukan penilaian.

Pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah ambil kebijaksanaan untuk lakukan beberapa langkah riil untuk tingkatkan pembangunan ekonomi. Tetapi dengan keadaan ekonomi nasional yang hanya terbatas sesudah pergantian kekuasaan, pemerintah selekasnya ambil langkah strategis dengan keluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Selanjutnya pimpinan paling tinggi Freeport pada saat itu Langbourne Williams lihat kesempatan untuk melanjutkan project Ertsberg. Ia berjumpa Julius Tahija, pemimpin perusahaan Texaco serta diteruskan pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan serta Perminyakan Indonesia waktu itu.

Pokok dalam pertemuan itu ialah permintaan supaya Freeport bisa melanjutkan project Ertsberg. Pada akhirnya hasil dari pertemuan, Freeport memperoleh izin dari pemerintah untuk melanjutkan project itu pada tahun 1967. Itu Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya itu adalah bahan promo yang dibawa Julius Tahija untuk mengenalkan Indonesia ke luar negeri serta misi pertamanya ialah mempromokan Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing ke Australia.

5. Akan Dibikin Istana

Presiden Jokowi berjumpa dengan perwakilan warga Papua serta Papua Barat di Istana Negara pada Selasa (10/9/2019). Perwakilan warga Papua juga mengemukakan 10 point keinginan pada Jokowi.

Di bawah ini 10 point keinginan:

1. Kita meminta pada yang terhormat Bapak Presiden RI, untuk terdapatnya pemekaran propinsi 5 daerah tradisi di Propinsi Papua-Papua Barat

2. Pembentukan Tubuh Nasional Masalah Tanah Papua

3. Peletakan pejabat-pejabat eselon 1 serta 2 di kementerian serta LPMK

4. Pembangunan Asrama Nusantara di semua kota studi serta jamin keamanan mahasiswa Papua

5. Saran koreksi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020

6. Menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua

7. Pemercepatan Palapa Ring Timur Papua

8. (Tidak dibacakan)

9. Bapak Presiden menetapkan instansi tradisi wanita serta anak Papua

10. Membuat Istana Presiden RI di ibu kota propinsi Papua, di Kota Jayapura

Point 10, Jokowi menyetujui keinginan tokoh Papua. Dalam Instagram resminya, Jokowi menyebutkan, warga Papua ingin Istana Presiden dibuat di Papua supaya presiden berkantor di Papua, bukan sebatas perjalanan bertandang ke Papua.

Untuk lahannya, warga Papua siap memberikan tanah untuk pembangunan istana itu. Tempat yang disumbangkan gratis yaitu 10 hektare.

Sebelum pertemuan Jokowi ini, berlangsung kekacauan di Manokwari, Papua. Insiden itu dipacu dari tindakan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat (16/8/2019). Polisi sudah tangkap aktor cendekiawan keonaran itu.