Gusdurian Sesalkan Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Gusdurian Sesalkan Jokowi Setujui Revisi UU KPK

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun– Presiden Jokowi telah tanda-tangani surat presiden (surpres) koreksi UU KPK serta mengirimnya ke DPR. Istana pastikan daftar inventarisasi permasalahan (DIM) koreksi UU KPK yang dikirim pemerintah, banyak membuat revisi draf DPR.

Jaringan Gusdurian mulai bicara tentang surpres itu. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menyesalkan pengiriman surpres Jokowi.

“Jadi sisi dari pergerakan warga sipil serta atas nama jaringan Gusdurian di Indonesia kami menyesalkan, kami menyesalkan surpres untuk menyepakati RUU KPK,” tuturnya waktu didapati selesai melaunching Pusat Service Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) serta Kampung Zakat Waqaf, di kantor Bupati Bantul, Kamis (12/9/2019).

Alissa menanyakan secara singkat waktu untuk mengolah satu pergantian yang berefek buat keberlangsungan bangsa.

“Kami yakini jika kemauan presiden pasti kemauan yang baik, yakni ingin menguatkan KPK. Tapi kami yakini jika jarak waktu cuma tiga minggu untuk mengolah satu pergantian yang mendasar serta untuk kebaikan bersama dengan itu hampir mustahil,” tutur putri Gus Dur ini.

Baca juga : Arus Lalin Ditutup, Jalan TMP Kalibata Dipasangi Traffic Cone

“(Waktu) tiga minggu itu hampir mustahil, pertanyaan kami jadi jaringan Gusdurian Indonesia itu ialah, apasih sebenarnya kemauan DPR RI memaksa RUU yang tidak ada pada prolegnas (program legislasi nasional) serta diolah dalam tempo yang benar-benar singkat, apa etikanya? Kami menanyakan itu, kami tidak yakini itu serta kami menyesalkan presdien keluarkan supres itu,” tambah Alissa.

Didapati bersama dengan, Presiden Jokowi sudah kirim surat presiden (surpres) Koreksi UU KPK ke DPR RI. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, menyebutkan surpres itu sudah dikirim ke DPR.

“Surpres RUU KPK telah diteken Presiden serta telah dikirim ke DPR barusan,” kata Pratikno pada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9).

Pratikno pastikan pemerintah membuat revisi banyak point dari draf RUU KPK yang diatur DPR.

“Tetapi jika DIM yang dikirim pemerintah banyak membuat revisi draf yang dikirim DPR. Pemerintah satu kali lagi, presiden sebutkan KPK ialah instansi negara yang berdiri sendiri dalam pembasmian korupsi, punyai kelebihan dibanding instansi yang lain. Seutuhnya presiden akan terangkan lebih detil. Proses saya anggap telah diterima DPR,” kata Pratikno.