Gunting Kabel FO Saat Penataan Trotoar Cikini, Anies Disomasi

Gunting Kabel FO Saat Penataan Trotoar Cikini, Anies Disomasi

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun– Asosiasi Pelaksana Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menyomasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Dinas Bina Marga mengenai pengguntingan kabel telekomunikasi di Jalan Cikini. Menurut APJATEL, Pemprov menggunting kabel fiber optik (FO) tanpa ada pemberitahuan lebih dulu.

“Sebetulnya belum tuntutan sich baru hanya somasi saja minggu lalu ke gubernur serta Dinas Bina Marga saja. Pertama sebab diawali dari pemutusan kabel di Cikini Raya pada 8 Agustus, serta 20 Agustus kemarin. Dimana pemutusan itu sepihak tanpa ada pemberitahuan ke kita,” sebut Ketua APJATEL Muhammad Bijaksana, waktu dihubungi, Senin (9/9/2019).

APJATEL menyebutkan memang benar ada kebijaksanaan dengan Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai pengaturan di lokasi Cikini. Tetapi, menurut Bijaksana, perapian kabel dikerjakan pada Desember 2019.

“Sebab awalnya memang di Jalan Cikini Raya itu telah ada agenda perapian utilitas. Dimana anggota APJATEL sekarang masih proses perapian utilitas di ruas jalan itu. Serta jika memang kita berdasar pada time line yang diberi oleh Pemda yakni bulan Desember 2019 serta time line itu kita temukan dari Ingub,” sebut Bijaksana.

Ingub yang disebut Arief ialah Petunjuk Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomer 126 tahun 2016 mengenai Pengaturan serta Penertiban Jaringan Utilitas.

“Di terangkan banyak ruas jalan terhitung Cikini dimana, time line bulan Desember untuk Cikini Raya. Tetapi tempo hari baru bulan Agustus kabel kita telah dipotong saja,” kata Arif.

Baca juga : Begini Detik-detik Mayat Pupung-Dana Dibakar dalam Adegan Rekonstruksi

Diluar itu, Bijaksana masukkan Perda nomer 8 tahun 1999 mengenai Jaringan Utilitas dalam tuntutannya. Ia menyebutkan, semestinya surat pemberitahuan diberikan setahun awalnya.

“Tetapi, disana disebut jika Pemda harus memberi tahu setahun awalnya. Jadi tidak dapat langsung satu bulan diberi tahu langsung geser terus dipotong. Itu tidak bisa serta telah dijelasin di perdanya itu,” sebut Arif.

Pemotongan yang dikerjakan Pemprov menyebabkan service pada konsumen setia terusik. Sampai sekarang, beberapa perusahaan masih lakukan perbaikan jaringan.

“Jika keseluruhan (konsumen setia) tidak ada (datanya), tetapi kabel yang potong ada. Dari operator ada seputar 20 operator yang terkena. Jika kabel saya dengar kira-kira ada 40 kabel, kira-kira. Sebab kan ada satu operator yang punyai dua begitu,” sebut Arif.

“Pastinya mengganggu service, namanya diputus. Serta konsumen pastinya merasakan,” tutur Arif.

APJATEL minta Anies serta Dinas Bina Marga untuk hentikan pemotongan dengan sepihak. Diluar itu, minta Pemprov membuat gagasan pengaturan utilitas bersamanya.

“Pertama tidak dikerjakan pemutusan sepihak seperti saat ini. Sebab ruas jalannya ini ada banyak serta kami mencemaskan ke depan akan berlangsung beberapa hal semacam ini. Ke-2, periode panjangnya dari Pemda dorong membuat peraturan yang tentu serta jelas sebab kami lihat peraturan masalah utilitas fiber optik ini belum ada pula. Blue print periode panjagnya,” sebut Arif.

Bila pemerintah masih memangkas kabel, karena itu APJATEL akan bertindak hukum. Perusakan jaringan komunikasi dapat dipenjara serta denda.

“Kita ada langkah hukum. Ibaratnya, kan disomasi kita peringatkan jika untuk perusakan asset telekomunikasi ditata UU 36 tahun 99 masalah 38, itu kan ada memang bunyinya kira-kira, perusakan asset telekomunikasi kan dapat dipidana kan. Berapakah tahun, enam tahun atau denda sebesar Rp 600 juta ya jika saya baca,” kata Arif.

Diminta respon permasalahan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin memberi komentar. Ia minta Dinas Berkaitan untuk menjawab.

“Bertanya Dinas. Bina Marga yang jawab,” sebut pada wartawan di Monas, Jakarta.