Bawaslu Harus Usut Dugaan Kecurangan Pemilu di Luar Negeri

Bawaslu Harus Usut Dugaan Kecurangan Pemilu di Luar Negeri

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun – Tubuh Pengawas Pemilu mesti selekasnya melakukan tindakan berkaitan dengan pendapat kecurangan yang dikerjakan tim calon presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Australia.

“KPU serta Bawaslu mesti selekasnya melakukan tindakan ini, janganlah cuma lihat permasalahan ini. Jika memang perlu cek lapangan benar tidak ada pelanggaran yang dikerjakan 02,” kata Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Permasalahan semacam ini, tuturnya, janganlah dilewatkan supaya tidak jadi bola liar. Sebab bagaimanpun waktu pemilu serentak tinggal 2 hari kerja, hingga mereka yang dihalang-halangi untuk lakukan pencoblosan dapat mengemukakan hak suaranya.

“Mesti diklarifikasi, jangan pernah tidak. Ini masih tetap dapat mereka mengalirkan haknya,” tuturnya.  Bagaiman juga, lanjut ia Bawaslu serta KPU sebagai institusi yang bertanggungjawab atas ini. Jika memang benar ada pelanggaran jadi mesti cepat ambil aksi.

Baca Juga : Pulang Antar Penumpang, Driver Ojek Online Ditodong Senpi di Palmerah

” Adakah pelangaran, hingga Bawaslu dapat pastikan, jika temukan rumor keterkaitan menguntungkan Paslon 02 peluang dapat ambil instrumen hukum,” katanya. Ditambah lagi banyak berita tersebar panitia penentuan di luar negeri banyak terafiliasi dengan pasangan 02.

“Hak untuk pilih serta diambil itu ditanggung oleh konstitusi, ini prinsip yang sangat mendasar di negara demokrasi serta berikut yang dikasihkan menjadi mandat pada semua penyelenggara Pemilu supaya Pemilu dapat berjalan sesuai azas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil,” papar Ray.

Awal mulanya, menyebar video dari beberapa pemilih di Sydney yang tidak diijinkan masuk ke TPS dengan fakta sudah ditutup. Walau sebenarnya, mereka sudah mengantre lama, hingga mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk dapat memberi suaranya.

“Pasti itu begitu merugikan tetapi siapa juga masyarakat negara apapun pilihan apapun pegang partai politiknya harus ditanggung hak konstitusional itu serta tidak bisa satu kali lagi dihambat oleh masalah tehnis administratif,” tegas Ray.