Tim Kampanye Jokowi Bela Basarah dan Raja Juli Soal Soeharto

Tim Kampanye Jokowi Bela Basarah dan Raja Juli Soal Soeharto

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun – Wakil Ketua Team Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding memandang pengakuan Sekjen PSI Raja Juli Antoni serta Wasekjen PDIP Ahmad Basarah tentang korupsi Orde Baru, sama dengan ketentuan perundang-undangan serta semangat reformasi.

“TAP MPR Nomer 11 Tahun 1998 adalah amanat reformasi buat penyelenggaran pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Keluarnya Tap MPR Nomer 11 tahun 1998 adalah bukti jika bagaimana KKN mengakar di Indonesia di masa Pemerintah Soeharto,” kata Karding.

Pernyaaan Karding untuk menyikapi Partai Berkarya, partai yang dibangun tommy Soeharto, putra bungsu Soeharto yang akan menyampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni serta orang politik PDIP Ahmad Basarah ke polisi. Raja Juli serta Ahmad Basarah menjelaskan pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto penuh korupsi kolusi serta nepotisme (KKN).

Baca Juga : Kelelahan, Ratusan Peserta 212 Sempat Pingsan

Karding minta Partai Berkarya serta beberapa simpatisan calon presiden Prabowo Subianto yang ikuti serta menggerakkan reformasi tidak untuk melupakan riwayat. “Pak Harto di turunkan pada 1998 sebab KKN. Kami menampik lupa aejarah,” kata Karding uang ikut orang politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Karding lihat cerita jika Soeharto adalah figur yang simpel bukan jadi pembelaan serta menampik lupa riwayat.

“Bagaimana keluarga serta kerabat Soeharto kuasai hampir semua posisi usaha di negara ini pada masa Orde baru serta janganlah dilupakan jika Soeharto menjadi Presiden pasang tubuh jika ada yang mengganggu usaha kerabat serta anak-anak,” kata Karding.

Karding memberikan contoh monopoli cengkeh lewat BPPC (Tubuh Penangga serta Pemasaran Cemgkeh) okeh Tommy Soeharto, ikut penyalahgunaan uang negara oleh Yayasan Supersemar.

“Pemerintahan Presiden Jokowi lewat Kejaksaan Agung selalu mengincar asset Yayasan Suoer Semar untuk diambil alih negara,” papar Karding.