Tuduh Aparat Negara Tak Netral di Pilkada, PDIP Anggap SBY Panik

Tuduh Aparat Negara Tak Netral di Pilkada, PDIP Anggap SBY Panik

Bandar Q, Agen QQ, Bandar Qiu Qiu, Domino QQ, Capsa Susun – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku melihat gejala ketidaknetralan aparat negara dalam Pilkada Serentak 2018 ditanggapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). SBY pun dianggap sedang panik, sehingga melontarkan pertanyaan itu.

“Tuduhan tersebut selain merendahkan hak rakyat yang berdaulat, juga cermin kepanikan Pak SBY,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bambang DH dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6/2018).

Bambang DH pun menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. “Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus Partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara?” kata Bambang DH.

Baca Juga : Antisipasi Arus Balik, Satlantas Jakpus Tambah Anggota di Pintu Keluar Tol

Dirinya justru menunjukkan bagaimana Pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktik penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah Indar Parawansa. “Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY,” katanya.

Maka itu, dirinya menyarankan kepada SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain dengan menggunakan cara berpikir ketika dia berkuasa dengan menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti. “PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,” ungkapnya.

Dia pun mengimbau kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan membiarkan rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. “Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan,”pungkasnya.